Jakarta, Infoindependen.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penahanan terhadap tiga orang Tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian hadiah atau janji pada penyelenggara negara atau yang mewakilinya terkait jual beli jabatan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.
Para tersangka tersebut yaitu MR PNS/Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; BH PNS/Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; serta RH PNS/Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Tim Penyidik menahan Tersangka MR, BH dan RH untuk masing-masing selama 20 hari pertama, terhitung mulai tanggal 27 Juni – 16 Juli 2023 di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur.
Dalam perkara ini, KPK juga telah menetapkan 10 Tersangka lainnya yaitu MAW Bupati Pemalang periode 2021 s.d 2026; AJW Swasta/Komisaris PD AU; SM Pj Sekda; SG Kepala BPBD; YN Kadis Kominfo; MS Kadis PU; AR PNS/Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; MA PNS/Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah; SR PNS/Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; serta SI PNS/Sekretaris DPRD,” papar Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam jumpa pers, di Gedung KPK, Selasa (27/6/2023).
“Pada konstruksi perkaranya, Tersangka MR dan BH masing-masing memberikan Rp100 juta sedangkan RH memberikan Rp50 juta dalam rangka mengikuti seleksi untuk posisi jabatan Eselon II sebagaimana tawaran dari AJW agar dapat dinyatakan lulus. Atas penyerahan uang tersebut, MR, BH dan RH kemudian dinyatakan lulus dan menduduki jabatan Eselon II. Uang yang terkumpul tersebut diistilahkan ‘uang syukuran’ yang kemudian digunakan AJW untuk membiayai berbagai kebutuhan MAW,” uajrnya.
Atas perbuatannya, para Tersangka MR, BH dan RH sebagai Pihak Pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Pemenuhan Jabatan sudah semestinya dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan untuk menghasilkan para pejabat yang memiliki kesesuaian kompetensi dan Integritas. Sehingga dalam menjalankan tugas dan wewenang jabatannya dengan penuh tanggung jawab dan memegang Teguh amanah rakyat. (red)
