ASN Dilarang Gunakan Mobil Dinas Saat Mudik Dan Terima Parsel Lebaran

Jakarta, Infoindependen.com – Menghadapi tradisi mudik lebaran dan liburan panjang mulai Sabtu (1/6), Menteri Pendayagunaan Negara Aparatur dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menngingatkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) dinas untuk mudik lebaran, karena hal ini tertuang dalam surat imbauan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Saat lebaran, mobil dinas digunakan untuk kedinasan dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi,” kata Syafruddin di kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Senin (28/5/2019) lalu.

Selain itu, Menteri PANRB juga meminta negara untuk tidak menggunakan sepeda motor untuk pulang mudik bertemu sanak keluarga, karena menggunakan kendaraan roda dua untuk mudik sangat rawan.

Menurut Menteri PANRB, ada beberapa pilihan agar tetap aman dan nyaman ke kampung halaman, seperti sepeda motor yang dimasukkan ke gerbong kereta, untuk kemudian digunakan pada saat tiba di kota tujuan. Selain itu, dapat menggunakan bus, kereta api, atau menggunakan mudik gratis yang diselenggarakan oleh banyak instansi.

 Parsel Lebaran

Hal lain yang harus dibayar untuk ASN adalah menerima bingkisan atau parsel lebaran. Menteri PANRB Syafruddin meminta agar segenap ASN tidak menerima bingkisan lebaran dalam bentuk apa pun, sebab parsel dapat diindikasikan sebagai gratifikasi atau suap.

Lebih lanjut Menteri Syafruddin mengundang para ASN yang menerima kiriman parsel agar hanya menerima kartu ucapan yang biasa tertera pada parsel, dan untuk bingkisan dapat menghubungi pihak yang mengirim.

“Bagi ASN yang membandel menerima parsel akan menerima risiko masing-masing deri Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” tegas Syafruddin.

Sebelumnya, KPK telah menerbitkan Surat Edaran (SE) perihal hukuman gratifikasi terkait hari raya keagamaan. Dalam surat edaran nomor B / 3956 / GTF.00.02 / 01-13 / 05/2019 disetujui beberapa hal terkait larangan ASN menerima parsel.

BACA JUGA :  Komedian Nunung Dan Suaminya Sempat Pakai Sabu Sebelum Ditangkap Polisi

Dijelaskan sebagai pejabat negara, menerima gratifikasi baik berupa uang, bingkisan atau parsel, fasilitas dan bentuk pengadaan lainnya yang berkaitan dengan perjanjian dan bertentangan dengan persyaratan atau tugasnya. Penerimaan gratifikasi dapat menimbulkan konflik kepentingan, menentang dengan peraturan / kode etik, dan memiliki risiko pertentangan.

Dalam Surat Edaran tersebut disampaikan juga ASN sebagai penyelenggara negara menerima gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas atau tugasnya, maka diberikan persetujuan untuk KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Hal tersebut juga diatur dalam Undang-undang No. 20/2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, para Aparatur Negara juga meminta bantuan dana, menyumbang dan hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR), kepada masyarakat, perusahaan, atau mengizinkan negara lain, baik secara lisan maupun tertulis, dapat digunakan untuk berimplikasi pada tindak pidana perlindungan.

Kemudian terhadap penerimaan gratifikasi terdiri dari bingkisan makanan yang mudah rusak dan kadaluarda dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, dan pihak-pihak yang membutuhkan, dan dilaporkan kepada pihak masing-masing yang terkait dengan penyerahaan. Selanjutnya, untuk melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK.

Disampaikan juga kepada pimpinan Kementerian / Lembaga / Organisasi / Pemerintah Daerah / dan BUMN / BUMD diharapkan dapat melakukan tindakan pencegahan korupsi dengan memberikan imbauan kepada para pegawai dengan menolak gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan.

Selain itu, para pimpinan lembaga juga dapat menerbitkan Surat Edaran terbuka melalui media massa yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan agar tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apa pun kepada penyelenggara negara. (Rls)

Sumber: Kominfo




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *