Kampar-Riau, infoindependen.com – Penyelenggaraan anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa(DD) yang sumber dananya dari APBN, bertujuan untuk mensejahtrakan masyarakat, meningkatkan perekonomian masyarakat, dan juga memberdayakan masyarakat, yang tidak kalah pentingnya untuk membangun infrastruktur di desa tertinggal. Dalam hal ini pungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perlu mengambil satu peran penting untuk pengawasan penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) dengan benar, jangan sampai dana bantuan pemerintah itu di pergunakan untuk kepentingan pribadi.
Sebagai mana pencairan anggaran Dana Desa (DD) tahun 2018 tahap ke dua di Desa Dua Sepakat Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Yang saat itu di kelola oleh Kepala Desa (Kades) yang baru di angkat di tahun 2018, yaitu Andri yang menggantikan Maswir.
Seperti yang di sampaikan masyarakat kepada awak media, berdasarkan hasil musyawarah desa, bahwa pembangunan infrastruktur di Desa Dua Sepakat itu adalah pembangunan drainase yang anggaran dananya sebesar Rp51 juta, dengan ukuran panjang 400 meter. Kemudian setelah Dana Desa (DD) tersebut cair, Kepala Desa Dua Sepakat (Andri) merubah keputusan, dana itu di jadikan untuk membersihkan parit, dengan ukuran panjang lebih kurang 4000 meter.
Kemudian pelaksanaan pekerjaannya itu secara gotong royong dengan masyarakat, sebanyak 80 orang dengan upah perhari Rp100.000,- perorang selama satu hari. Sehingga Dana yang di keluarkan hanya sebesar Rp 8 juta saja, dan sisa anggaran dana yang untuk parit itu masih ada lebih kurang Rp43 juta lagi. Dan itu menjadi pertanyaan buat masyarakat Desa Dua Sepakat.
Selanjutnya awak media mencoba mengkonfirmasi kepada Kepala Desa Dua Sepakat (Andri) melalui seluler nya Selasa 6/3/219, terkait dengan kebenaran pelaksanaan gotong royong bersama masyarakat dengan upah seratus ribu rupiah perhari, Kepala Desa membenarkan, bahwa pembersihan parit itu bergotong royong,” ujarnya.
Akan tetapi sisa dana itu di pergunakan untuk gotong royong satu tahun, bukan untuk membersihkan parit sekali itu saja, dan untuk tahun ini saja kami sudah melakukan gotong royong tiga kali,” ucap kades.
Selanjutnya wartawan kami mencoba menggali informasi lebih dalam lagi kepada warga setempat yang tidak mau ditulis namanya, terkait dengan penggunaan anggaran Dana Desa (DD).
Masyarakat mengatakan, kami sangat kecewa dengan bangunan semenisasi ini, baru satu bulan dibangun sudah mulai pecah, padahal belum ada serah terima dari PTK Desa ke BPD dan juga kepengawas Kecamatan.
“Bahkan yang dari Kecamatan sudah turun ke desa ini, masyarakat sudah mengingatkan Kepala Desa, agar pembangunan semenisasi segera di perbaiki, yang kurang-kurang segeralah di rapikan, sebelum serah terima. “Kami takut nanti pekerjaan ini tidak di terima, karena bangunan tidak enak di pandang mata,” ujar narasumber. (DH)