Faktor Risiko Dibalik Sakit Dan Meninggalnya KPPS Pemilu 2019

Jakarta, Infoindeponden  – Memindahkan petugas penyelenggara  adhoc  mengatasi musibah, sakit sebelum meninggal dunia sebelum, saat dan sesudah membahas di Pemilu 2019. Hingga Selasa, 7 Mei 2019, disediakan 440 petugas keamanan dunia sementara 3.668 lainnya masih sakit.

Berangkat dari fenomena tersebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menerima kedatangan Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Ketua Umum IDI Daeng M Faqih, Anggota Ombudsman Adrianus Meliala, Wakil Ketua Komnas Ham Hairansyah dan Dekan FKUI Ari Fahrial Syam, Rabu (8/5/2019 ) untuk membedah sebab perubahan musibah ini.

Menkes Nila F Moeloek mengatakan ada lebih banyak yang meminta para penyelenggara  adhoc sakit bahkan meninggal dunia. Dari analisis sementara, berdasarkan laporan dari setiap provinsi, sakit dan meninggalnya para petugas selain karena faktor usia juga karena ada faktor risiko yang menyebabkan mudahnya sakit akibat meninggal dunia.

Dia mengambil contoh, DKI Jakarta di mana ada 18 petugas  adhoc  yang diakui wafat dan 2.641 sakit. Dari 18 yang wafat diakui 2 di disetujui meminjam 70 tahun, 5 disetujui 60-69 tahun dan 8 lainnya partisipasi 50-59 tahun. “Dan dari mereka yang sudah meninggal karena sakit jantung mendadak, gagal jantung, hati, stroke, gagal pernafasan,” jelas Nila.

Meski begitu, saya juga membicarakan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan, namun lebih pada kesadaran akan masalah kesehatan masing-masing atau masing-masing penyakit yang mungkin diderita.

Sementara itu Ketua KPU Arief Budiman senang menyambut para ahli dibidang kesehatan dan kesejahteraan ini. Momen pertemuan ini menurut dia dapat menjadi pembelajaran lembaganya dalam penyelenggaraan pemilu yang lebih baik.

Arief berbicara tentang pemilihan tidak dapat dilepaskan dari penyelenggara yang diundang memenangkan sumbangan. Menurut dia tugas yang banyak dan rumit membuat jajaran penyelenggara ini lupa melupakan kesehatan. “Mereka (petugas adhoc) mulai bekerja dari formulir C6 (undangan memilih) ke 300 pemilih, kemudian memulai negosiasi TPS, paginya melanjutkan hingga larut sebelum melanjutkan untuk menyelesaikan rekapitulasi,” ucap Arief.

KPU sendiri menurut dia bukan diam dalam kondisi yang sudah terjadi ini. Lebih jauh sebelum pemilihan digelar, lembaganya telah disetujui untuk membatalkan dan menambah jumlah pemilih di setiap TPS untuk mendukung pengurangan jumlah kerja para petugas  adhoc . (Rls)

 

 Sumber: hupmas kpu ri dianR / foto: james / ed diR

BACA JUGA :  Kapoldasu, Gubsu Dan Pangdam I/BB Tinjau Lokasi Longsor di Tapanuli Selatan



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *