Kelompok HKM Batu Dulang Belum Memberikan Izin Lahan 90 Hektare Untuk Pembangunan Bendungan

Sumbawa Barat, infoindependen.com – Proses pelelangan tender terkait rencana pembangunan Bendungan Tiu Suntuk sedang berjalan. Bendungan raksasa yang rencananya akan di bangun di Dusun Hijrah Desa Mujahidin, Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui  Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), sebesar Rp 1,4 triliun masih menuai pro dan kontra.

Pasalnya, Kelompok Hutan Kemasyarakatan (HKM) Batu Dulang menuding pembebasan lahan tersebut diduga bermasalah. Sebab, ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan dalam pembangunan bendungan raksasa Tiu Suntuk. Pemerintah Daerah (Pemda) dalam hal ini, tidak pernah melakukan sosialisasi tatap muka dengan masyarakat setempat yang terdampak langsung terkait pembangunan bendungan tersebut.

Proyek bendungan Tiu Suntuk yang membutuhkan sedikitnya 260 hektar lahan diam-diam telah memiliki izin penggunaan lahan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Padahal, jelas sebagian lokasi tersebut dikelolah oleh Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan (HKM) Batu Dulang.

“Kami punya Surat Keputusan (SK) Kementrian terkait pengelolaan hutan yang sama dengan lokasi Bendungan, ada 90 hektare lebih kawasan kami masuk ke kawasan bendungan, namun hingga kini kelompok kami belum memberikan izin,” kata Jufri, Ketua Kelompok HKM Batu Dulang saat ditemui media ini, Minggu (28/7) Siang.

Jufri menuturkan, pihak Pemda Kabupaten Sumbawa Barat melalui Dinas Pekerjaan Umun (PU) dua bulan yang lalu pernah mengadakan pertemuan dengan Kelompok HKM miliknya. Namun tidak ada keputusan atas pertemuan tersebut, dan hingga kini pihaknya tidak pernah dihubungi kembali.

“SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI kami sudah punya, dan kami punya hak, dan tidak mengizinkan lahan tersebut digunakan oleh siapun selam 30 tahun kedepan, entah dengan alasan apapun,” cetus nya.

BACA JUGA :  Di Sumut, Sudah 12 Daerah Terpapar Corona

Sambung Jufri, ketika Pemda Sumbawa Barat belum mau menemui kelompok, dan ketika ada gangguan terhadap lahan yang sedang dikelola nantinya, maka tak segan pihaknya akan melayangkan gugatan PTUN ke Pengadilan RI.

“Kita berharap yang terbaik, ketika bendungan yang di bangun demi kemakmuran rakyat dan tidak hanya sekedar kepentingan proyek, mari kita duduk bersama,” harapnya.

Dari hasil penelusuran media saat ini, pihak terkait sedang melakukan penulusuran terkait anggota HKM Batu Dulang tanpa sepengetahuan pengurus kelompok.

Dengan demikian, Kelompok Tani HKM Batu Dulang belum merasa menyetujui terkait pemberian izin lahan untuk pembangunan bendungan.

Adapun Izin pengelolaan lahan untuk bendungan tersebut, tertera pada SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indondnesia dengan Nomor : SK.578/Menlhk/Setjen/PLA.0/12/2018, tentang izin pinjam pakai kawasan hutan untuk pembangunan Bendungan Tiu Suntuk dengan luas lahan yang tertera kurang lebih 262,37 hektar pada kawasan hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap di Kabupaten Sumbawa Barat.

Selain itu, Pemda Sumbawa Barat juga telah melayangkan surat pertimbangan teknis pembangunan Bendungan Tiu Suntuk kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Nomor Surat : 5w2/38/PH-Dislhk/2018.

Untuk di ketahui, bahwa anggaran untuk pembebasan lahan sudah dianggarkan, sedikitnya Rp 7 Miliar melalui APBD. Rencana dalam waktu dekat masyarakat setempat akan membawa persoalaan ini ke Gubernur NTB. Dan akan meminta kepada Gubernur untuk membentuk Timsus dalam mengawasi dan mencegah terjadinya penyimpangan serta melibatkan unsur Polri dan TNI.

Sementara Kepala Dinas PUPRPP KSB melalui Sekdis Novrizal Zain Syah, SE saat di konfirmasi media mengatakan, terkait prihal pembangunan Tiu Suntuk belum ada proses pembebasan lahan, karena masih dalam proses verifikasi di lapangan yang dilakukan oleh pihak KPH serta melibatkan pihak Camat dan Desa. “Jadi, itu bukan kewenangan Dinas PUPRPP,” katanya.

BACA JUGA :  Haditriyas Prananda Dalam Persidangan Sebut Ayahnya Yang Mengatur Seluruh Timses

Kemudian, sambung Novrizal, jika yang dimaksud lahan tersebut, adalah HKM, maka, sepertinya tidak perlu ada pembebasan lahan. “Logikanya, pemerintah mau pakai lahan pemerintah masa perlu dibayar,” ujarnya.

Disinggung terkait bagaimana dengan status HKM yang mempunyai ijin kelola yang di terbitkan dari SK Kementerian, dengan tegas ia menjawab, karena yang memberikan kewenangan izin dari pihak Kehutanan. “Jadi biarlah itu menjadi wilayah kehutanan, untuk memberikan solusinya,” singkatnya. (HJ)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *