Menteri PUPR Basuki Hadimuljono
Padang, infoindependen.com. Kementerian PUPR dituntut untuk segera melakukan evaluasi terhadap kinerja sejumlah PPK dan bahkan Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional III Padang, demikian disampaikan Anif Bakri Ketua LSM PERAN.
Pasalnya beberapa waktu belakangan disebut-sebut salah seorang PPK dilaporkan oleh kontraktor ke Polda Sumbar dengan dugaan pemerasan.
Kasatker PJN II Wilayah Sumbar berikut Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional III Padang juga telah terlihat mendatangi Polda Sumbar.
Sementara itu terhadap PPK 1.2 Yasrul Rahim juga perlu dilakukan evaluasi berkaitan dengan dugaan rendahnya kinerja yang bersangkutan terkait pekerjaan dan atau perawatan jalan Batas Sumbar – Riau, sebut Anif.
Dikarenakan sudah dianggarkan pada tahun 2020 lalu seharusnya kondisi ruas jalan Sumbar- Riau dapat dilalui dengan nyaman oleh pengendara.
Apalagi ruas jalan tersebut termasuk kepada item pekerjaan tahun lalu, jadi dengan kondisi ini kita menilai Yasrul Rahim sebagai PPK tidak berkomitmen terhadap tanggung jawab yang melekat pada jabatannya.
Selain itu kita berharap Aparat Penegak Hukum untuk dapat pro aktif mengusut dugaan konspirasi antara yang bersangkutan dengan kontraktor pelaksana, tutup Anif Bakri. (DT)
