Jakarta, Infoindependen.com – Kompolnas melakukan kunjungan ke Belanda untuk memastikan pengamanan Pemilu 2024 bagi WNI di sana berjalan lancar. Kunjungan tersebut diterima perwakilan KBRI Belanda.
Kunjungan dipimpin oleh Prof. Dr. Albertus Wahyurudhanto, M.Si, dan didampingi anggota delegasi Irjen Pol. (Purn) Drs. Pudji Hartanto pIskandar, MM, Dr. Yusuf Warsyim, S.Ag, MH, H. Mohammad Dawam, SHI, MH, Poengky Indarti, SH, LLM, dan Brigjen Pol. Musa Ikipson Tampubolon, SIK, M.Si. Rombongan diterima oleh Wakil Duta Besar RI untuk Belanda Freddy Panggabean didampingi Atpol Den Haag, Kombes. Pol. FIbri Karpiananto dan Kombes. Pol. Tolak Manalu.
Dalam diskusi yang dilakukan, Kompolnas mendapat penjelasan bahwa PPLN di Den Haag telah membentuk semua perangkat Panitia Penyelenggara Pemilu, mulai dari unsur Panwaslu sampai Pengawas di tingkat TPS. Dua personel penyelenggara dipersiapkan di setiap TPS.
Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Den Haag sendiri lebih dari 13.000 adalah suara dan menjadi yang cukup signifikan di Belanda.
Komisioner Kompolnas Yusuf Warsyim menekankan, pola pengamanan penyelenggaraan pemilu di Belanda tahun ini harus benar-benar menjadi perhatian utama. Koordinasi dengan semua pihak pun menjadi yang terpenting.
“Koordinasi ke semua pihak termasuk pengamanan eksternal agar penyelenggaraan pemilu di Belanda berjalan kondusif, tidak ada hambatan yang berarti,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (27/1/24).
Anggota Komisioner Kompolnas lainnya, Pudji Hartanto Iskandar menambahkan, salah satu tugas pokok Kompolnas adalah membantu presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri. Oleh karena itu, secara teknis rekomendasi kebijakannya juga akan disampaikan kepada Kapolri.
“Oleh karenanya, kebijakan penguatan tata kerja Kelembagaan, SDM dan Anggaran bagi Satker Polri pada Atase Kepolisian di seluruh KBRI perlu mendapat perhatian bersama secara serius,” ungkapnya.
Sementara itu, Mohammad Dawam berharap seluruh potensi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan Pemilu di Belanda dapat diantisipasi dan diprediksi secepat mungkin. Dengan demikian, tidak ada celah gangguan keamanan dalam Pemilu di Belanda pada tahun berapa pun.
“Oleh karenanya, kebijakan penebalan pengamanan Pemilu di Belanda dengan penambahan anggota Polri oleh Mabes, hemat kami adalah kebijakan yang relevan dan aktual,” ujarnya.
Terkait hal itu, Wakil Duta Besar juga menyatakan sependapat, mengingat eksistensi dan peran Polri sangat dibutuhkan, terutama tantangan ke depan. Ia mengakui, akan banyak yang diwakili Polri pada isu kejahatan transnasional, kejahatan narkoba, siber, kejahatan keuangan antar negara, dan lain-lain yang tidak bisa ditangani oleh para Diplomat.
“Kebijakan memperkuat Atpol adalah kebijakan yang relevan, sangat dibutuhkan,”, tutupnya. (Red)
