KPK Agar “Pulbaket” Temuan Komisi VII DPR Indikasi Suap di Pertamina

Jakarta – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta lakukan gerak cepat, menindaklanjuti temua Komisi VII DPR RI terkait maraknya dugaan pengutan liar (pungli) dan suap ditubuh manajemen Pertamina.

Temuan Komisi VII DPR RI agar dapat dijadikan sebagai pintu masuk bagi Penyidik KPK untuk melakukan Pengumpulan Bahan Keterangan (Pulbaket) indikasi pungli dan suap dilakukan oknum Pertamina.  “KPK harus segera menindaklanjuti temuan Komisi VII DPR RI. Segera lakukan Pulbaket sehingga langkah penegakan hukum lebih pasti dan tidak terkesan melakukan pembiaran,” ujar Ketua BAISS, Mhd Arif Tanjung, di Medan, terkait  statemen temuan dugaan punglu dan suap miliaran rupiah.

Sebelumnya, RADARINDO.co.id, telah mengulas, bahwa Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu menggelar konferensi pers di Jakarta, Rabu, (08/05/2019). Disebutkan, Menteri BUMN sebaiknya segera mengevaluasi Direksi Pertamina berinisial MK  yang diduga terlibat praktek pungli dan suap di sektor distribusi gas LPG.

Modus yang dilakukan setiap ada pengajuan untuk menjadi Agen LPG dan SPPBE (Stasiun Pengisian Pengangkutan Bulk Elpiji)  atau Retester Tabung Gas di Pertamina ada kode tertentu di dokumen permohonan untuk agen, SPPBE dan Retester dari pejabat tinggi setingkat direksi Pertamina. Kemudian ijin tersebut akan segera diterbitkan oleh Pertamina yaitu dengan kode  VIP MK. Sumber menyebutkan bahwa ada kode atau sandi tertentu bahwa artinya sudah pembayaran pungli dan suap kepada pejabat tersebut.

Bahwa jumlah biaya pungutan liar dan suap tersebut diduga mengalir ke oknum pejabat berinisial MK untuk mendapatkan ijin menjadi Agen Gas, SPPBE dan Retester di Pertamina itu dengan nilai yang bervariasi mulai Rp1 milyar untuk agen gas, Rp2 milyar untuk SPPBE dan Rp1.5 milyar untuk Retester.

Belum lama ini kabarnya sudah ada 20  dokumen pengajuan izin agen LPG di Jawa Timur yang diberikan kode VIP MK dalam hitungan seminggu izin agenya itupun sudah bisa keluar. “Dugaan praktek pungli sekitar Rp20 milyar masuk ke saku oknum MK, tentu beliau tidak sendiri. Kemana aliran dana itu hanya mereka yang tahu,” ujar Ridwan Hisjam, Wakil Ketua Umum Komisi VII DPR RI.

BACA JUGA :  Pos Pam Ops Lilin Toba Wilayah Polres Batubara Siap Laksanakan Pengamanan Natal Dan Tahun Baru 2021

Lebihlanjut dikatakan, untuk izin mendirikan agen biayanya sampai Rp1 miliar, bayangkan enggak jelas begitu. Nah kalau dapat izin kan harus dikembalikan, jadi ambil dari uang itu (penyaluran). Birokrasi sulit, kata Hisjam usai rapat dengar pendapat bersama Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM dan Pertamina yang digelar tertutup di Gedung DPR Jakarta, Rabu, (06/03/2019).

Hisyam menegaskan pola-pola seperti itu bisa dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggung jawab. Akibatnya, bisa terjadi kelangkaan di daerah. Hal itu juga bisa menyebabkan harga LPG bersubsidi melonjak. Sistem perizinan di Pertamina terlalu berbelit. Padahal jika niatnya ingin mengawasi maka harusnya pengawasan dilakukan sampai ke pengecer dan tidak hanya sampai tingkat agen. Karena itu sistem distribusi seperti sekarang harus diperbaiki.

Sebelumnya LPG Bersubsidi Watch mendesak KPK untuk memantau praktek pungli di Pertamina pada sistim distribusi LPG yang sudah merugikan negara dan masyarakat selama 1 tahun belakangan. Dimana sistem di Pertamina yang dibuat pertamina.  Tanggapan lain datang dari FSP BUMN Bersatu melalui Julius Amo Ketua Bidang Hukum, mendesak Menteri BUMN untuk memerintahkan Dirut Pertamina melakukan evaluasi di pendistribusian LPG guna memutus mata rantai praktek pungli dan suap. “Menteri  BUMN harus mencopot Direktur Pemasaran dan Retail Pertamina yang sudah gagal menciptakan sistim yang efisien dan bebas pungli untuk pengurusan izin agen LPG, SPPBE dan Retester,” ujarnya.

FSP BUMN Bersatu sudah memberikan data-data tentang pejabat Pertamina inisial MK pada KPK untuk dipantau agar bisa dioperasi OTT. Jika praktek pungli dan suap di Pertamina tidak segera ditindak, maka tidak tertutup kemungkinan kelangkaan akan terjadi disejumlah daerah di tanah air. Hingga berita ini dipublikasikan, belum ada pejabat PT Pertamina yang mau memberi keterangan. Hal yang sama berkali- kali RADARINDO.co.id mencoba konfirmasi ke Meneg BUMN, Rini via WA namun tidak dijawab. (KRO/RD/Jkt/FRI)

BACA JUGA :  Dua Tersangka Mantan Direktur PDAM Tirta Karimun Dan Kabag Keuangan Ditahan

 

Sumber: RADARINDO.co.id




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *