KPK Tahan NHS, Anggota DPRD Sumatera Utara Terakait Fungsi Dan Kewenangan

Jakartan, infoindependen.com  Komisi Pemberantasan Korupsi menahan NHS (anggota DPRD Sumatera Utara) sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi memberi/menerima hadiah terkait fungsi dan kewenangan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan / atau 2014-2019.

Tersangka ditahan selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan 3 November 2020. Sebelum dilakukan penahanan, tersangka akan diisolasi mandiri di Rutan KPK Kavling C1 guna mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19,” kata Deputi Penindakan KPK, Karyoto dalam konfirmasi pers, Rabu (14/10/2020).

NHS adalah tersangka ke-14 yang ditahan KPK dalam perkara ini. Penetapan 14 Anggota DPRD Provinsi Sumut  sebagai tersangka ini, merupakan tahap keempat. Sebelumnya, KPK juga telah memproses 50 unsur pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumut periode 2004-2009 dan/atau 2014-2019. Lima puluh orang tersebut kini sedang menjalani pidana masing-masing setelah divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor dengan hukuman rata-rata 4 hingga 6 tahun penjara,” paparnya.

“Para tersangka tersebut diduga menerima hadiah atau janji berupa uang yang diterima secara beragam antara Rp377.500.000,00 sampai dengan Rp777.500.000,00 dari Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho terkait dengan fungsi dan kewenangannya sebagai Anggota DPRD Sumatera Utar,” tutup Karyoto. (Red)

BACA JUGA :  Wajib Ikuti Protokol Kesehatan, 524 TKI Sumut dari Malaysia Dikarantina