Ilustrasi Tersangka

KPK Tetapkan Tiga Tersangka Hasil Kegiatan Tangkap Tangan Di Nusa Tenggara Barat

Jakarta, Infoindependen.com – Tiga orang dari kegiatan tangkap tangan di Nusa Tenggara Barat di tetapkan Komisi Pemberatas Korupsi (KPK) sebagai tersangak. Kegiatan tangkap tangan ini dilakukan terkait dengan penanganan perkara penyalahgunaan izin tinggal di Lingkungan Kantor Imigrasi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019.

“Setelah melakukan pemeriksaan dan sebelum batas waktu 24 jam sebagaimana diatur dalam KUHAP, dilanjutkan dengan gelar perkara, maka disimpulkan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi memberikan atau menerima hadiah atau janji terkait penanganan perkara penyalahgunaan izin tinggal di Lingkungan Kantor Imigrasi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019,” terang Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah, Selasa (28/05/2019)

KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Sebagai penerima, KPK menetapkan KUR (Kepala Kantor Imigrasi Klas I Mataram) dan YRI (Kepala Seksi Intelejen dan Penindakan Kantor Imigrasi Klas I Mataram) sebagai tersangka. Sebagai pemberi, KPK menetapkan LIL (Direkur PT. WB, pengelola Wyndham Sundancer Lombok),” terang Juru Bicara KPK.

Ferbri Diyansyah meneruskan, LIL diduga memberi suap sebesar Rp1,2 miliar kepada YRI dan KUR untuk menghentikan proses hukum atas BGW dan MK, dua Warga Negara Asing yang bekerja di Wyndham Sundancer Resort. Dua WNA tersebut, diduga hanya memiliki izin tinggal sebagai turis, namun bekerja di resor yang dikelola oleh LIL.

“Atas perbuatannya, sebagai pihak yang diduga penerima, KUR dan YRI disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” ujar Juru Bicara KPK.

BACA JUGA :  Bareskrim Periksa 6 Saksi Terkait Kebakaran Kejagung Hari Ini

Sebagai pihak yang diduga pemberi: LIL disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” akhiri Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. (Red)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *