Ket. Foto : Pelabelan penerimaan bantuan sembako terdampak Covid-19 perbuatan pelanggaran HAM. (ist)

Pelabelan Penerimaan Bantuan Sembako Terdampak Covid 19 Pelanggaran HAM

Medan, infoindependen.com – Penyebaran virus corona atau dikenal dengan COVID-19 sudah tidak hanya perbincangan di negara Republik Indonesia, melainkan sudah mendunia.

Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) sebagai Pandemi pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan Kesejahteraan masyarakat.

Adanya perkembangan penyebaran Covid 19 yang semakin meluas, pemerintah telah mengeluarkan Keppres tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat No.11 tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease Covid 19 (Covid-19).

Untuk mencegah penyebaran covid 19 Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan untuk penanganannya sebagaimana yang telah diatur dalam dalam Perpu UU No.1 tahun 2020 “Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Satabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Implikasi pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) telah berdampak terhadap, perekonomian nasional dalam hal ini yang menjadi skala proritasnya terhadap masyarakat yang memiliki perekonomian menengah kebawah serta dunia usaha yang terdampak Covid 19.

Menyikapi hal tersebut Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan mendukung penuh upaya pemerintah dalam melakukan pencegahan dan memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19, dengan cara melakukan Physical Distancing, rajin mencuci tangan, berkerja dari rumah, belajar dari rumah demi kesalamatan masyarakat.

Bahwa adanya Covid 19 sangat mengancam perekonomian masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, khususnya kota Medan, mengatasi hal tersebut Pemko Medan telah mengambil kebijakan yang salah satunya memberikan bantuan sembako kepada masyarakat yang tidak mampu di kota Medan.

BACA JUGA :  Waspadai Penipuan Berkedok Bantu Pengisian LHKPN

Hal ini tentu sepenuhnya kita dukung namun dalam proses penyaluran bantuan tersebut ternyata telah beredar berita dan juga foto-foto orang yang menerima bantuan dengan memegang kertas yang bertuliskan yang isinya “SAYA KELUARGA TIDAK MAMPU PENERIMA BANTUAN KELURAHAN” yang saat ini beredar luas di media sosial, terkhusus untuk kecamatan Medan Polonia, Kelurahan Polonia dan Kecamatan Medan Belawan, Kelurahan Belawan.

”Nah hal ini tentu sangat mengagetkan kita dimana disaat masa sulit seperti ini pemko Medan masih sanggup membuat hal semacam itu dan LBH Medan menilai perbutan demikan telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM),” tegas Wakil Direktur LBH Medan Irvan Saputra didampingi Maswan Tambak dalam siaran persnya yang diterima, Rabu (8/4/2020).

Disebutkannya, amanat UUD 1945 yang mengharuskan negara melindungi, menyelamatkan dan mensejahterakan rakyatnya adalah suatu kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar dan sebagaimana dalam asas “Salus Populi Suprema Lex Esto” yaitu Keselamatan Rakyat adalah Hukum Tertinggi bahkan lebih tinggi dari Konstitusi.

Namun diduga, dia mengungkapkan, berkaitan dengan pemberian bantuan sembako yang dilakukan Pemko Medan tersebut, LBH Medan menilai bantuan dengan tulisan tersebut telah melukai dan menciderai hati masyarakat serta telah merendahkan harkat dan martabat setiap manusia.

“Dalam hal ini adalah masyarakat yang tidak mampu dengan menerima bantuan, namun harus difoto sambil memegang tulisan yang menurut LBH Medan tidak layak harus dilakukan,” cetusnya.

LBH Medan menilai perbuatan Pemko Medan tesebut telah meberikan lebel negaif terhadap masyarkat penerima bantuan yang tidak sepantasnya dilakukan oleh pihak Pemko dan jajaranya.

“LBH Medan meminta kepada Pemko Medan untuk meminta maap kepada masyrakat dan tidak mengulanginya lagi,” katanya.

Dikarenkan, dia menegaskan, hal tersebut telah melanggar UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Hak Sipil dan Politik.(zahendra/ril)

BACA JUGA :  BWSS V Bangun Batang Pangian, Warga Ucapkan "Terimakasih"



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *