Ket poto : RDP - Kalangan Komisi 2 DPRD Labuhanbatu menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dalam memediasi penyelesaian hak normatif pekerja PT PNM.

PHK Karyawan Sepihak, DPRD Labuhanbatu RDP-kan PT PNM

Labuhanbatu, infoindependen.com – Sebanyak dua karyawati PT (Persero) Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Cabang Rantauprapat, Provinsi Sumatra Utara (Sumut) terindikasi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak. Memediasi penyelesaian hal itu, kalangan Komisi 2 DPRD Labuhanbatu menggelar rapat dengar pendapat (RDP), Selasa (18/2/2020) di gedung legislatif setempat.

Di dalam RDP tersebut, tampak hadir, Brigjen Pramudya, Kolonel Enang, Dandim 0209/LB, Letkol Inf Santoso, Dinas Tenaga Kerja Labuhanbatu, pihak PT PNM Korwil Sumut-Aceh, pihak PT PNM Mekaar Cabang Rantauprapat dan aktivis LSM TIPAN-RI Labuhanbatu, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), serta Camat Rantau Utara.

Dalam hearing itu terungkap jika dua Pekerja PT PNM Mekaar Cabang Rantauprapat Desi Afriani Sirait dan Elly Febriyani Tanjung dengan Jabatan Account Officer atau Petugas Kredit menjadi korban PHK yang dilakukan pihak PT PNM.

Persoalan ini juga ternyata telah mendapat mediasi dari pihak Dinas Tenaga Kerja Labuhanbatu yang mengeluarkan anjuran melalui surat bernomor 560/0421/DTK-4/2020 tertanggal 17 Februari 2020 menganjurkan pihak PT PNM membayar sisa kontrak pekerja.

Penyelesaian PHI maka masing-masing pihak harus memberikan jawaban secara tertulis paling lama 10 hari dan jika tak diindahkan maka pihak yang keberatan dapat melanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Medan.

Setelah mendapat keterangan para pihak yang hadir dalam RDP tersebut, Wakil Ketua DPRD Labuhanbatu Abdul Karim Hasibuan selaku kordinator Komisi 2 menyatakan, 10 hari kedepan pihak PT PNM mesti memberikan kepastian hak normatif para kedua mantan karyawannya.

“Hasil RDP kita mencari win win solution secara kekeluargaan. Agar masalah tidak berlanjut hingga ke PHI, “ujarnya.

Maka, lanjut Karim, pihak DPRD mengimbau ke para untuk mengindahkan anjuran yang dikeluarkan pihak Disnaker Labuhanbatu. “Karena telah ada anjuran pihak Disnaker Labuhanbatu, maka para pihak selaiknya mengindahkannya. Dan 10 hari kedepan dapat memberikan kepastian, “ujarnya.

BACA JUGA :  Dihari Ke 3 Ops Ketupat Toba 2021 Polda Sumut Putar Balik 551 Kendaraan

Sementara itu, pihak LSM TIPAN-RI Labuhanbatu, Anto Bangun juga mengharapkan agar persoalan tersebut dapat diselesaikan secara baik. Dan menunggu hasil dalam 10 hari kedepan.

Anto juga menyarankan agar para pekerja di PT PNM yang masih status kontrak agar dapat diangkat sebagai karyawan tetap. Tentu, sebagai pertimbangan peningkatan produktivitas manajemen tersebut.

Sedangkan, Brigjen Pramudya selaku penasehat PT PNM menanggapi saran yang dihasilkan dalam RDP tersebut mengaku, untuk mengambil keputusan mesti melalui kebijakan para petinggi yang ada di PT PNM.

Sementara kepada Sumut Pos, dia mengaku jika mengangkat tenaga kontrak menjadi karyawan di PT PNM mesti melalui fase dua tahun. “Mesti melalui proses selama 2 tahun untuk melakukan pengangkatan pekerja sebagai karyawan, “jelasnya seraya mengaku 20 ribuan dari 32 ribuan pekerja di PT PNM seluruh Indonesia sudah ditetapkan sebagai karyawan di BUMN tersebut.     (Zahendra)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *