Proyek PSDA di Lurus-Maransi Layak Masuk Ranah Hukum

Padang, infoindependen. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Sumatera Barat, Rifda Suriani mengatakan bahwa Kegiatan Lurus-Meransi masih dalam masa pemeliharaan.
Rifda mengatakan, sekarang sudah mulai dilakukan pekerjaan perbaikan terhadap item yang retak dan amblas pada proyek dengan pagu dana sekitar Rp. 10 M tersebut.
Aparat Penegak Hukum baik Jajaran Kejaksaan maupun Polda Sumbar diharapkan untuk pro aktif mengusut Proyek Penanganan Banjir Lurus Maransi, Demikian ditegaskan oleh Anif Bakri.
Ketua LSM Pembela Kebenaran ini mengatakan, sebagaimana diketahui proyek Dinas PSDA Sumbar ini mendapat kritik dari sejumlah Anggota DPRD Sumbar dari Komisi IV saat kunjungan ke lokasi proyek banjir tersebut.
Anif mengatakan bahwa  terhadap pekerjaan, Anggota DPRD Sumbar sempat menyatakan bahwa pelaksanaannya tidak sesuai dengan kaedah tekhnis.
Kita menilai pekerjaan tidak layak untuk diPHO dikarenakan kualitas atau mutu pekerjaan sangat tidak “masuk akal”.
Kita menduga PHOnya terkesan sangat dipaksakan, untuk itulah kita menduga persekongkolan “segitiga” antara pihak yang terkait langsung dengan penanganan banjir tersebut.
Menurut Anif, Konsultan Pengawas terkesan tidak optimal dalam melaksanakan tanggung jawabnya demikian juga halnya dengan PPK atau Pengguna Anggaran.
Dengan dasar itulah kita mendesak Aparat Penegak Hukum mengusut secara tuntas kegiatan ini mulai dari perencanaan, proses lelang, tahapan pelaksanaan dan mekanisme PHOnya.
Termasuk dengan adanya keterlibatan oknum dalam proyek yang telah mengalami kerusakan serius dalam satu bulan pasca PHO ini.
Jika perbaikan dilakukan pada masa pemeliharaan tentu kualitasnya akan sangat berbeda jika pekerjaan dilakukan dengan baik pada masa pelaksanaan.
Jadi kita menilai usia bangunan hasil pekerjaan tidak akan bertahan lama, untuk mencegah kerugian terhadap keuangan negara makanya kita berharap kerja keras aparat penegak hukum.
Sementara itu Kepala Bidang Sungai, Pantai dan Konservasi PSDA Sumbar (bidang terkait) Syafril Daus, ST. MT ketika dikonfirmasi melalui selulernya (+62 813-8113-747X) tidak menanggapi. (tim)

BACA JUGA :  Kabareskrim: Rekonstruksi Kasus KM 50 Masih Belum Final