Ket. Foto : Kuasa Hukum PTPN2 Sastra SH MKn (tengah) didampingi Kepala Bagian Sekertaris Perusahaan (Kabag Sekper) PTPN2 Irwan SE (kanan) dan Kabag Hukum Kenedy Sibarani SH (kiri) memberikan penjelasan kepada wartawan di ruang kerja Kantor Direksi PTPN2 Tanjung Morawa, Minggu (10/5/2020). (ist)

PTPN2 Tetap Komitmen Amankan Aset Negara

Tanjung Morawa, infoindependen.com – PT Perkebunan Nusantara 2 (PTPN2) tetap komitmen untuk amankan aset negara. Bahkan dalam waktu dekat ini segera membersihkan lahan kebun Hak Guna Usaha (HGU) No.152 di Desa Sampali, Kecamatan Petcut Seituan, Kabupaten Deliserdang. Bahkan, upaya peringatan terhadap masyarakat penggarap lahan kebun HGU PTPN2 sudah dilakukan.

“Peringatan telah disampaikan Manager Kebun Bandar Klippa, Asli Ginting, dan Somasi melalui Kuasa Hukum sebanyak dua kali kepada pihak-pihak yang diduga menjual lahan diatas HGU No.152 tersebut,”
ungkap Kuasa Hukum PTPN2 Sastra SH MKn dikantor Direksi Tanjung Morawa, Minggu (10/5/2020).

“Kami telah memberi peringatan kepada khalayak ramai dan instasi swasta secara terbuka melalui media cetak Harian SIB dan Harian Waspada tahun 2017, agar tidak menguasai asset-asset PTPN2 dan tidak memperjualbelikannya, termasuk didalamnya Sertifikat HGU No.152 seluas 1.617.66 Ha. Sertifikat HGU berlaku sampai dengan Tahun 2028. Klien kami telah melakukan persiapan untuk itu,” jelas Sastra.

Didampingi Kepala Bagian Sekertaris Perusahaan (Kabag Sekper) PTPN2 Irwan SE, Kabag Hukum Kenedy Sibarani SH dan Koordinator Humas Sutan BS Panjaitan SE, pengacara PTPN2 itu menegaskan, berkaitan pemberitaan di media tentang, “Mafia Tanah Jual Lahan HGU Milik Negara di Desa Sampali,” segera akan melakukan pembersihan lahan kebun HGU No.152 Desa Sampali Kecamatan Percut Seituan.

PTPN2 terus berupaya menyelamatkan asset perusahaan dari penggarap liar dan pihak-pihak lain. “Manajemen PTPN2 sudah bekerja keras dan sunguh-sungguh untuk menyelamatkan asset perusahaan. Saya mengatakan itu karena saya mengetahui persis tentang usaha mereka,” beber Sastra.

Sejak tahun 2017 mendampingi sebagai kuasa hukum PTPN2, Sastra menyebutkan sudah banyak asset perusahaan atau lahan kebun HGU aktif yang diselamatkan. Antara lain yakni, HGU No.171 di Kecamatan Pancur Batu, HGU No.94 di Kecamatan STM Hilir, HGU No.113 di Kecamatan Batang Kuis, HGU No.54 dan 55 di Kecamatan Binjai Timur, HGU No.90 dan 92 di Kecamatan Kutalimbaru, HGU No.1 di Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat.

BACA JUGA :  Bunuh Rekan Kerja, Pelaku Ditangkap Tekab Polsek Sunggal

“Klien kami terus melakukan pekerjaan pembersihan lahan secara bertahap. Walaupun perlawanan pihak-pihak yang menduduki HGU aktif atas nama PTPN2 menggunakan segala cara untuk mengagalkan pekerjaan PTPN2. Namun Klien kami Direksi PTPN2 dan jajarannya tetap optimis dan fokus bekerja agar kinerja perusahaan menjadi lebih baik,” ujarnya.

Tentang adanya tudingan pihak-pihak tertentu bahwa PTPN2 merampas tanah masyarakat, Sastra menegaskan itu tidak benar. “Untuk apa PTPN2 mengambil yang bukan haknya. Tetapi kalau itu memang HGU aktif yang juga merupakan asset negara, memang harus diambil kembali. Hal itu dilakukan atas dasar tugas dan tanggungjawab manajemen dan juga menepis sangkaan/tuduhan bahwa PTPN II mendiamkan lahannya digarap orang atau jangan-jangan ada dugaan oknum yang bekerja sama dengan pihak penggarap,’ papar Sastra.

“Klien kami melakukan pekerjaan pembersihan lahan dari masyarakat penggarap sudah sesuai legalitas yang dimiliki dan tidak ada niat melakukan pembiaran terhadap asset perusahaan yaitu HGU yang masih aktif. Bahwa Klien kami sudah berulang-ulang melakukan himbauan, larangan bahkan melakukan Somasi kepada pihak-pihak yang menduduki tanpa izin diatas lahan HGU milik PTPN2. Jadi Klien kami melakukan upaya terus-menerus untuk menyelamatkan asset perusaahan plat merah ini sesuai kewenangan dan prosedur,” paparnya.

Kuasa Hukum PTPN2 itu mengucapkan terimakasih kepada pemangku kepentingan (stake holders) yang turut mengawasi asset perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini. “Saya mengapresiasi kepada kalangan media yang ikut mengawasi asset BUMN ini dari pihak yang menduduki bahkan memperjual belikan,” sebutnya. (zahendra)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *