Teks foto: Anggota DPRD Medan dari PSI, Renville Napitupulu, mensosialisasikan Perda tentang Penanggulangan Kemiskinan.(ist)

Renville Napitupulu Minta Dinsos Perbaharui Data Warga Miskin

Medan, infoindependen.com -Pihak DPRD Kota Medan kembali menyorot sikap Dinas Sosial (Dinsos) Kota Medan yang dinilai tidak peduli terhadap program sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan.

Kali ini, anggota DPRD Medan dari Fraksi PSI, Hanura, dan PPP (HPP), Renville Pandapotan Napitupulu, merasa kecewa atas keterlambatan datang perwakilan Dinsos Medan di acara sosialisasi Perda tentang Penanggulangan Kemiskinan yang digelar Renville di Jalan Darusalam Gang Sempurna, Medan Petisah, Sumatra Utara, Selasa (18/2/2020).

“Saya sangat kecewa dengan sikap Dinas Sosial yang baru datang saat acara hampir selesai. Mereka seolah tidak memperdulikan program sosialisasi ini, yang sebenarnya sangat berkaitan dengan tupoksi Dinas Sosial, “ungkap Renville.

Ia mengaku, dinas sosial sudah menjadi sorotan di kalangan anggota DPRD Medan, karena dinilai sering mengabaikan program reses dan sosialisasi Perda. Ironisnya, kalau diundang rapat di DPRD Medan mereka langsung hadir, tapi untuk sosialisasi Perda terkesan tidak peduli.

“Padahal acara ini sangat penting untuk mensosialisasikan Perda tersebut kepada masyarakat, “ungkap Renville dengan kecewa di acara yang dihadiri Perwakilan Dinas Kesehatan Medan, Camat Medan Petisah M. Agha Novrian, Lurah Sei Sikambing D Kasmir, aparatur pemerintahan setempat.

Karenanya, Ketua PSI Kota Medan itu memastikan masalah keterlambatan datang Perwakilan Dinas Sosial tersebut akan dijadikan catatan khusus pihaknya, dan dia berharap ada evaluasi dari Plt Walikota Medan.

Sementara dalam acara ini, beberapa warga mengeluh, karena tidak mendapat program bantuan sosial pemerintah untuk warga miskin. Padahal mereka merasa berhak mendapatkan bantuan tersebut.

Seperti diungkapkan salah seorang warga yang mengatakan, banyak warga miskin di Kelurahan Sei Sikambing D tidak mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang sangat mereka butuhkan untuk menyekolahkan anak.

BACA JUGA :  TKBM Primkop Pelabuhan Belawan Akhirnya Dapatkan Vaksin I Dari Tim Vaksinasi TNI AL Lantamal I

“Kami warga tidak pernah dapat KIP, karena nama kami tidak ada di daftar warga miskin penerima bantuan. Jadi tolong disosialisasikan tentang kartu ini, “katanya.

Menjawab ini, Renville Napitupulu mengatakan, untuk menjadi penerima KIP harus masuk kriteria warga miskin, sehingga bisa didata Dinas Sosial untuk masuk jadi peserta Program Keluarga Harapan (PKH).

“Berdasarkan Perda Penanggulangan Kemiskinan ada 14 kriteria untuk masuk kategori warga miskin. Namun disebutkan juga bila terpenuhi, hanya 8 kriteria sudah bisa masuk kategori tersebut, “terang Renville.

Ia juga memastikan, selama warga tersebut masuk kategori orang miskin, maka dia berhak mendapatkan program bantuan sosial. Bila ada warga yang layak menerima tapi belum terdaftar, sebaiknya aparatur pemerintah setempat menggelar rembuk warga untuk mencari solusi agar semua warga yang berhak dapat masuk daftar.

Menanggapi ini, Perwakilan Dinas Sosial sekaligus Koordinator PKH Kota Medan, Dedy Pardede mengatakan, penerima bantuan sosial pemerintah adalah warga miskin yang masuk dalam daftar. Sedangkan untuk pendataan warga miskin, Dinas Sosial melibatkan masyarakat setempat yang mengetahui keberadaan warga miskin.

Namun, lanjut Pardede, hingga kini data yang dipakai masih data lama tahun 2015, sementara jumlah warga miskin saat ini diyakini sudah banyak berubah.

“Tidak dilakukannya validasi data, karena terkendala ketiadaan anggaran yang dibutuhkan senilai Rp 4 miliar. Sementara berdasarkan Peraturan Kemensos, perubahan data harus dilakukan 2 tahun sekali, “terangnya.

Mendengar hal itu, Renville Napitupulu menyesalkan kenapa data 2015 masih dipergunakan hingga saat ini. Padahal tercantum di Perda Penanggulangan Kemiskinan, data itu wajib terus divalidasi. Karenanya dia berharap agar data tersebut dapat segera diperbaharui.

Namun begitu, dia juga mengakui anggaran Pemko Medan belum bisa maksimal disalurkan ke program sosial, karena sebagian besar anggaran masih diperuntukkan pembangunan infrastruktur Kota Medan.

BACA JUGA :  PT Pelindo I dan PT Pertamina Trans Kontinental Tanda Tangani Nota Kesepahaman Tentang Kerjasama Dalam Layanan Bisnis Pelayaran dan Pelabuhan Secara Daring

Dijelaskan, Perda Penanggulangan Kemiskinan ini dibuat agar Pemko Medan dapat mengelola warga miskin di Kota Medan. Dalam perda yang terdiri dari 12 bab dan 29 pasal ini, disebutkan yang termasuk orang miskin adalah yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup dasar.

“Karenanya dalam perda ini diatur program pemberian bantuan kepada warga miskin, yakni bantuan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan dan kebutuhan lainnya,” kata Renville. (Supardi)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *