Pasangkayu, Infoindependen.com – Sejumlah calon DPD RI yang telah mengikuti kontestasi 14 Februari 2024 mulai buka suara.
Adanya keganjalan yang disampaikan Sirekap dalam sistem hitung cepat real count KPU, menuai reaksi keras dari calon anggota DPD RI yang ikut bertarung dalam pesta lima tahunan itu.
Betapa tidak, sejumlah keganjalan mulai terlihat. Adanya dugaan pelanggaran berat mulai dari penyesatan dan hilangnya banyak suara masyarakat yang telah diberikan dalam bilik suara untuk menggantungkan kepercayaannya kepada calon terbaik mereka, raib ditelan siluman-siluman data.
Salah satu data reel yang ditunjukkan Pdt. Yaved Nataniel kepada awak media, bahkan ada suara salah satu calon ada yang hilang sampai dikisaran 50 persen dari suara sebelumnya.
Kepada media ini, dirinya mengakui bahwa apa yang sedang dipertontonkan kepada masyarakat adalah bentuk Demokrasi paling terburuk sepanjang gelaran Pemilu.
“Sungguh tidak masuk akal, dalam sistem Sirekap itu, jelas menunjukkan bahwa data yang masuk telah mengalami kemajuan progres, bukannya suara bertambah namun justru suara semakin berkurang, inikan aneh!,” ungkapnya.
Iapun menambahkan, jika Sirekap terus dipaksakan, maka jelas resistensi yang akan muncul adalah kegaduhan di Masyarakat.
“Masyarakat bisa saja menafsirkan salah baik kepada calonnya, kepada KPU dan kepada Sirekap yang telah menjadi bahan konsumsi publik,” ujarnya.
“Mari komisioner KPU jangan tutup mata untuk hal ini, segera lakukan upaya untuk segera menutup Sirekap sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini sangat berbahaya, Bawaslu dan semua pihak terkait mestinya mengambil langkah tegas dan tidak cukup dengan klarifikasi mengingat pemahaman Masyarakat itu berbeda beda,” tambahnya.
Sampai berita ini diturunkan, sejumlah keganjalan masih terlihat dan sejumlah calon telah menyampaikan keberatannya kepada pihak KPU untuk segera menutup sementara akses Sirekap hitung cepat KPU.
Dampak dari hilangnya sejumlah suara masyarakat kepada calon dukungan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) nya, secara psikis akan sangat berpengaruh kepada pribadi calon DPD itu sendiri.
“Jika KPU membuat alat bantu, sebaiknya jangan menggunakan alat bantu yang menyesatkan. Alat bantu dibuat untuk memudahkan, namun jika alat bantu itu dipaksakan disinilah sisi lemahnya, bahwa harus diakui Lembaga Pemerintah sekelas KPU belum siap untuk menyelenggarakan Pemilu,” tutupnya. (***)
