Lingkaran Mahasiswa Peduli Rakyat (Limapera) bersama elemen mahasiswa dan guru honorer, menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Langkat, Senin (25/3/2024) kemarin.
Langkat, Infoindependen.com – Aksi demo tersebut menuntut agar, wakil rakyat yang duduk di DPRD Kabupaten Langkat, memberikan surat rekomendasi untuk membatalkan SKTT, mengevaluasi panitia seleksi daerah, melakukan pengumuman ulang melalui nilai CAT murni, serta meminta pembuatan surat pengantar ke APH.
Ketua Limapera, Wahyu Ridhoni dalam orasinya menyampaikan kondisi Kabupaten Langkat saat ini sedang tidak baik-baik saja, dikarenakan banyaknya guru-guru honorer yang terzolimi oleh panitia seleksi daerah terkait penerimaan PPPK.
“Terjadi pengkhianatan terhadap guru honorer sang pahlawan tanpa tanda jasa di Kabupaten Langkat, kami berharap jangan sampai kasus ini berulang-ulang terjadi di bumi Langkat,” harap Wahyu Ridhoni.
Wahyu juga meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera menyelesaikan kasus penerimaan PPPK di Kabupaten Langkat. “Penyelidikan kasus PPPK jangan sampai berlarut-larut dan tetapkan tersangkanya segera,” pungkas Wahyu.
Selain itu salah satu demonstran, Rizky Dhani dalam orasinya mengatakan, kasus PPPK saat ini sudah dibahas oleh pemerintah pusat dan harusnya pemerintah daerah lebih peduli terhadap kasus tersebut.
“Tidak ada satupun seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Langkat yang benar-benar kompeten untuk menyelesaikan permasalahan ini, miris melihat kondisi ini,” ungkapnya.
Aksi demo yang terjadi pada siang hari bertepatan Pada Rapat paripurna tersebut berlangsung secara damai, dengan dijaga oleh aparat kepolisian Polres Langkat dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat serta disambut baik oleh Komisi A DPRD Kab. langkat. Demikian dalam rilisnya yang diterima media dari Limapera. (Kontributor: Jalaluddin Zky)
