Medan, infoindependen.com – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Hidayatullah mengatakan kita semua sesungguhnya hidup adalah perjalanan panjang menuju Akhirat. Maka Jadilah kita orang-orang yang mencintai Akhirat dan janganlah menjadi orang yang mengagumi dunia.
“Karena sesungguhnya saat ini waktunya beramal. Adapun besok di Akhirat adalah saat perhitungan. Dan tidak ada lagi waktu beramal, “ujar Hidayatullah saat temu kader bersama tokoh masyarakat dan simpatisan PKS Medan Amplas, Sumatra Utara (Sumut) di sebuah kafe di Jalan Sakti Lubis, Kamis (5/3/2020).
Hidayatullah mengungkapkan, perlu kita pahami bersama, bahwa mulai dari Presiden, Menteri, DPR, Gubernur, Bupati, Camat, Lurah sejatinya adalah pelayan rakyat.
“Kenapa demikian, karena gaji mereka dibayar dari pajak yang dipungut dari rakyat untuk kehidupan pejabat dan keluarganya, termasuk anggota DPR, “kata Hidayatullah.
Ia mengatakan, banyak persoalan, terutama di kalangan masyarakat di level bawah saat ini butuh perhatian, di antaranya, sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan.
Hidayatullah mengungkapkan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law menjadi momok yang menakutkan, dimana RUU ini mengundang masuknya investasi yang tidak prioritas, kurang berkualitas dan tidak mensejahterakan.
“Isi RUU ini saja kurang fokus pada industri prioritas yang tinggi penyerapan tenaga kerja. Seharusnya pemerintah peka mendengar aspirasi rakyat, buruh, jurnalis, dan semua kalangan yang terdampak di dalamnya, “tegas Hidayatullah.
Jika aspirasi rakyat diabaikan, lanjut dia, maka pemerintah mengabaikan konsep pembentukan undang-undang yang baik, dimana harus melibatkan masyarakat luas di dalam penyusunannya.
Hidayatullah pun berjanji, akan menyampaikan kepada pejabat di daerah serta berkoordinasi dengan anggota DPRD Sumut dan DPRD Medan tentang permasalahan warga di Kecamatan Medan Amplas terkait akan dilaksanakan Pilkada Kota Medan 2020.
Dia juga mengingatkan, kita semua agar berhati-hati dan selektif dalam memilih pemimpin yang akan bertarung di bulan September 2020. “Pilihlah pemimipn terbaik yang sudah teruji, dan bukan pemimpin karbitan, “tegasnya.
Dalam sesi tanya jawab, Hidayatullah menyampaikan tentang RUU Omnibus Law yang penuh kontroversi. “Pemerintah jangan abai dengan aspirasi masyarakat, “ujarnya.
Menurut Hidayatullah, kurang berkualitasnya RUU Omnibus Law ini, bisa jadi karena kurang transparan dan cenderung ditutup-tutupi sehingga sulit untuk diakses publik.
Hidayatullah memaklumi respon kekecewaan masyarakat, seperti, sulitnya lapangan pekerjaan. “Pemerintah jangan buru-buru, sehingga abai, apalagi dengan parlemen yang sudah dikuasai pendukung pemerintahan, “katanya.
Di akhir pertemuan, Hidayatullah mengapresiasi kinerja Ketua dan pengurus PKS Medan Amplas . “PKS tetap bersama rakyat, dan telah mengambil sikap oposisi sebagai balance dalam tata kelola pemerintahan, “pungkasnya. (Supardi)
