Menu

Mode Gelap
PBB Naik 500 %, Begini Alasan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta Bahaya Pola “Temuan – Kembalikan – Stop”. Stop Impunitas Pidana Sesosok Mayat Ditemukan Terkubur di Perladangan Seledang Polri Kerahkan 6.118 Personel Kawal Demo Ojol Hari Ini Kejagung RI Periksa 6 Orang Saksi Terakait Perkara Minyak Mentah Pertamina Wakil Ketua KPK : Peran KPK Dalam Mewujudkan Desa Bersih Korupsi

NASIONAL

Seminggu Diluncurkan, Aplikasi JAGA Bansos Terima 118 Pengaduan

badge-check


					Ilustrasi Perbesar

Ilustrasi

Jakarta, infoindependen.com – Seminggu aplikasi JAGA Bansos diluncurkan sejak 5 Juni 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima sekurangnya 118 keluhan terkait penyaluran Bantuan Sosial (BanSos).

Laporan keluhan masyarakat tersebut ditujukan kepada 78 Pemda yang terdiri dari 7 pemerintah Provinsi dan 71 pemerintah Kabupaten/Kota. Sedangkan instansi yang paling banyak menerima keluhan adalah Pemprov Jawa Timur dan Pemkab Indramayu, masing-masing sebanyak 5 laporan. Pemkab Tangerang dan Pemkab Bandung masing-masing sebanyak 4 laporan, Pemkab Aceh Utara dan Pemkab Subang masing-masing sebanyak 3 laporan, selebihnya menerima masing-masing sebanyak 1 laporan.

“Keluhan yang paling banyak disampaikan adalah keluhan laporan terkait pelapor tidak menerima bantuan padahal sudah mendaftar, ”kata Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati.

Selain itu, topik pengaduan lainnya adalah bantuan dana yang diterima, namun jumlahnya kurang dari yang seharusnya.

Ipi menambahkan, keluhan lain yang disampaikan pelapor kepada aplikasi JAGA Bansos adalah bantuan tidak dibagikan oleh aparat kepada penerima bantuan, nama di daftar bantuan tidak ada (penerima fiktif), mendapatkan bantuan lebih dari satu, bantuan yang diterima berkualitas buruk. Seharusnya tidak menerima bantuan tetapi menerima bantuan, dan beragam topik lainnya dengan total mencapai 28 laporan.

KPK meluncurkan aplikasi pelaporan Bansos yaitu, JAGA Bansos untuk menampung keluhan masyarakat tentang penyimpangan/penyalahgunaan Bansos di lapangan. Keluhan atau laporan yang masuk ke JAGA Bansos.

Selanjutnya akan disampaikan KPK kepada Pemda terkait. Informasi dari masyarakat ini diteruskan melalui unit Koordinasi Wilayah (Korwil) pencegahan KPK yang melakukan pendampingan dan pengawasan dalam perbaikan tata kelola pemerintah daerah di 34 Provinsi yang meliputi 542 Pemda. KPK akan memonitor tindak lanjut penyelesaian atas laporan dan keluhan masyarakat tersebut, “papar Ipi Maryati.

Di lain sisi, sambung Ipi, dengan aplikasi ini, KPK mendorong pelibatan dan peran aktif masyarakat untuk turut mengawasi dan menyampaikan informasi jika terjadi penyimpangan dalam penyaluran Bansos. Harapannya, pengawasan bersama ini dapat memperbaiki mekanisme penyaluran Bansos dan memastikan masyarakat yang terdampak di masa Pandemi mendapatkan haknya.

Keluhan bansos dapat disampaikan secara langsung melalui gawai dengan mengunduh aplikasi JAGA (JAGA Apps) di Play store dan App store untuk sistem operasi android ataupun iOs. Selain melalui gawai, masyarakat juga bisa mengakses JAGA melalui situs https://jaga.id.     (Red)

 

 

Sumber: HumKPK

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Polri Kerahkan 6.118 Personel Kawal Demo Ojol Hari Ini

17 September 2025 - 13:37 WIB

Dualisme PWI Akhirnya Usai, Saatnya Pers Independen dan Sehat

17 September 2025 - 13:02 WIB

Polda Metro Jaya: Kebebasan Berpendapat Dijamin, namun Perusuh di Pidana

16 September 2025 - 15:16 WIB

Pemerintah Siapkan Delapan Program Akselerasi Pembangunan Tahun 2025

16 September 2025 - 15:11 WIB

APAGM Lahirkan Deklarasi Sanur, Jaksa Se-ASEAN Berkomitmen Sinergi Lawan Kejahatan Transnasional

15 September 2025 - 14:03 WIB

Trending di HEADLINE