Menu

Mode Gelap
Purwakarta Istimewa. Pansus Raperda RTRW DPRD Belum Ketok Palu, PKKPR Peternakan Ilegal Bisa Terbit Ketua Pansus Akui Keterbatasan Dalam Kajian Draf Perubahan Perda RTRW Purwakarta Maksimalkan Pelayanan Operasi Ketupat Lodaya 2026, Kapolda Jabar Tinjau Pos Terpadu Cikopo Pansus I Mulai Bahas Raperda Inisiasi DPRD Purwakarta Tentang Pemajuan Kebudayaan Ketua Bapemperda: Dari 15 Raperda Tahun 2026, 4 Raperda Sedang Dibahas Pansus Panglima TNI dan Kapolri Pimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat 2026 di Monas

NASIONAL

SKB Tiga Menteri, Fauzi Bahar : Harus Dicabut

badge-check


					SKB Tiga Menteri, Fauzi Bahar : Harus Dicabut Perbesar

Padang, infoindependen. Fauzi Bahar bangkitkan semangat filosofi Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah di Sumatera Barat, Fauzi Bahar ajak pers menjaga kelestarian adat istiadat dan nilai-nilai Islami di Ranah Minang.

Bertepatan dengan Peringatan Hari PERS Nasional, Fauzi Bahar undang puluhan wartawan untuk bersilaturahmi di Rumah Makan Sederhana, Selasa, 9/02/21.
Pada kesempatan tersebut
Fauzi Bahar menjelaskan persoalan tentang awalnya pemakaian jilbab di sekolah-sekolah di Kota Padang. pemakaian jilbab pun mulai menjalar kepada guru-guru di sekolah.
Fauzi Bahar mengatakan kalau aturan yang dibuat tidak bagus tentu saja tidak diikuti oleh pemerintah di daerah lain.
Sementara itu menurut Fauzi Bahar, saat kepemimpinannya sebagai Walikota Padang juga dilaksanakan program pastoral dan itu kita biayai dengan APBD.
Mantan Walikota Padang dua periode ini mengatakan, bahwa SKB Tiga Menteri terkait seragam di sekolah telah menjadi kendala yang sangat besar bagi peradaban atau kearifan lokal masyarakat di Sumatera Barat.
Bayangkan, kita telah berhasil menjadikan siswi taat kepada Allah SWT (menutup aurat dengan berjilbab) namun dikandaskan dengan SKB Tiga Menteri tersebut.
Penggagas Pesantren Ramadhan ini mengatakan, bahwa SKB Tiga Menteri tersebut berpotensi menjadi kemunduran peradaban masyarakat di Sumatera Barat.
Jadi, ada baiknya SKB Tiga Menteri tersebut ditinjau ulang dan kita menolak berlakunya SKB Tiga Menteri tersebut.
Karena permasalahan ini bisa diselesaikan di daerah (lokal) dan tidak perlu dibesar-besarkan hingga menjadi issu nasional.
Sementara itu ketika diminta pendapatnya terkait kepemimpinan Fauzi Bahar, Rahmatsyah salah seorang tokoh masyarakat mengatakan jika dibahas tentang intoleransi dalam melaksanakan pemerintahan dan aturan, Fauzi Bahar sepertinya tidak perlu diragukan lagi dengan latar belakangnya yang seorang prajurit.
Disebabkan dengan latar belakangnya yang seorang prajurit, Fauzi Bahar dipastikan lebih matang terkait keutuhan dan kebhinekaan NKRI. (***)

Baca Lainnya

Panglima TNI dan Kapolri Pimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat 2026 di Monas

13 Maret 2026 - 19:12 WIB

Kasum TNI Buka Rakor Komlek TNI 2026, Perkuat Sinergi dan Modernisasi Sistem Komunikasi Militer

13 Maret 2026 - 02:01 WIB

Tinjau Pembangunan SMA Kemala Taruna Bhayangkara, Wakapolri: Progres Capai 43 Persen

13 Januari 2026 - 00:31 WIB

Christian Adrianus Sihite Uji Ketentuan Rangkap Jabatan Polisi dalam UU Polri

8 Januari 2026 - 18:11 WIB

Pimpin Wisuda Prajurit Taruna, Kapolri Tekankan Sinergitas TNI-Polri untuk Wujudkan Indonesia Emas 2045

28 November 2025 - 19:13 WIB

Trending di NASIONAL