Riau, Infoindependen.com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau melaksanakan Konferensi Pers terkait Perkembangan Penanganan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Saluran Kabel Tekanan Tinggi (SKTT) Bawah Tanah 150 Kv GIS Kota Pekanbaru – Gardu Induk Garuda Sakti TA. 2019, pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 13.30 WIB sampai dengan selesai, bertempat di Kantor Kejaksaan Tinggi Riau oleh Kasi Penyidikan Bidang Tindak Pidana Khusus (Kasidik Bidang Pidsus) Rizky Rahmatullah, SH, MH didampingi oleh Kasi Penerangan Hukum Bidang Intelijen (Kasipenhum Bidang Intel) Bambang Heripurwanto, SH, MH.
Diawali oleh Kasi Penerangan Hukum Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau Bambang Heripurwanto, SH, MH yang menyampaikan ucapan terima kasih kepada rekan-rekan media (Online, Cetak dan TV) yang telah hadir dalam penyampaian Perkembangan Penanganan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Saluran Kabel Tekanan Tinggi (SKTT) Bawah Tanah 150 Kv GIS Kota Pekanbaru – Gardu Induk Garuda Sakti TA. 2019.
Selanjutnya penyampaian Kasi Penyidikan Bidang Tindak Pidana Khusus (Kasidik Bidang Pidsus) Kejati Riau Rizky Rahmatullah, SH., MH menjelaskan terkait perkembangan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Pembangunan SKTT 150 KW GIS Kota Pekanbaru – Gardu Induk Garuda Sakti TA. 2019, bahwa berdasarkan ekspose gelar perkara yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 telah diputuskan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Pembangunan SKTT 150 KW GIS Kota Pekanbaru – Gardu Induk Garuda Sakti TA. 2019 di tingkatkan ke tahap Penyidikan.
Dan dari hasil ekspose, penyelidikan berdasarkan permintaan keterangan kepada sejumlah saksi disimpulkan bahwa telah ditemukan perbuatan pidana dalam kegiatan tersebut, yang mana pada tahun 2019 Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Tengah, Unit Pelaksanaan Proyek Jaringan (UPPJ) Riau – Kepri mengadakan pembangunan Saluran Kabel Tekanan Tinggi (SKTT) bawah tanah 150 KV GIS Kota Pekanbaru – Gardu Induk Garuda Sakti TA. 2019 yang nilai pagu pekerjaan pembangunan ini bersumber dari anggaran PLN sebesar Rp. 320.484.638.000,- (tiga ratus dua puluh miliar empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan nilai kontrak awal sebesar Rp. 276.350.608.665,- (dua ratus tujuh puluh enam miliar tiga ratus lima puluh juta enam ratus delapan ribu enam ratus enam puluh lima rupiah). Selanjutnya addendum pertama nilai kontrak menjadi Rp. 306.758.014.769,- (tiga ratus enam miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta empat belas ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) dan pada addendum kedua menjadi Rp. 309.604.828.258,- (tiga ratus sembilan miliar enam ratus empat juta delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah), dan pelaksanaan kegiatan tersebut pada tahun 2020 yang dilaksanakan oleh PT berinisial T berdasarkan hasil lelang terbatas.
“Pada tahap Penyelidikan, Tim Penyelidik Pidsus Kejati Riau telah menemukan beberapa perbuatan melawan hukum yang diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara antara lain pekerjaan yang seharusnya telah selesai pada Tahun 2021 akan tetapi hingga saat ini jaringan belum dapat berfungsi, selain itu saat jangka waktu pekerjaan sudah seharusnya berakhir tidak pernah dilakukan perpanjangan waktu kontrak dan penerimaan denda dari rekanan,” paparnya.
Kasidik Bidang Pidsus menyampaikan, ada 2 objek perkara yang saat ini sedang dilakukan penyelidikan yaitu, penyelidikan pada salah satu pekerjaan fisik yang dilaksanakan pada salah satu OPD di Provinsi Riau dan Penyelidikan pada salah satu kegiatan investasi, diduga dinikmati oleh oknum tertentu tidak diserahkan sebagai pendapatan Daerah Kabupaten,” akhirinya. (wis)
