Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan bersama Kementerian dan Lembaga di bawah koordinasi Kemenko Polkam, membentuk tujuh desk yang merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Jakarta, Infoindependen.com – “Tadi baru saja kami dari jajaran Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan dan Badan-Badan yang terkait melakukan rapat koordinasi untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden terkait dengan program prioritas pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Ada tujuh desk yang telah disiapkan, dibentuk dengan leading sector masing-masing Kementerian dan Lembaga,” ujar Menko Polkam Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan saat konferensi pers usai memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (04/11/2024).
Pertama, Desk Pilkada dengan leading sector dari Menteri Dalam Negeri. Kedua, Desk Pencegahan atau Penyelundupan dengan leading sektor dari Kementerian Polkam. Ketiga, Desk Pemberantasan Narkoba dan yang keempat, Desk Penanganan Judi Online dengan leading sektor Kapolri.
Kelima adalah Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara dan Desk Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola dengan leading sector Jaksa Agung. Terakhir yang ketujuh, Desk Keamanan Siber dan Perlindungan Data dengan leading sektor yaitu Kementerian Komunikasi dan Digital dan BSSN.
Sebagaimana diketahui, kata Menko Polkam, Desk Judi Online sudah bergerak dengan kecepatan yang penuh. Selain itu, Desk Pencegahan Tindak Pidana Korupsi juga sudah melakukan kegiatan-kegiatannya dengan kecepatan tinggi dan telah berhasil mengungkap beberapa kasus-kasus besar.
Desk Pilkada juga demikian sudah berjalan yang dikomandoi oleh Mendagri untuk memastikan Pilkada ke depan dapat berjalan dengan aman, lancar, jujur dan adil), serta mencapai target indeks demokrasi Indonesia (IDI) untuk tahun 2025 pada angka 81,69 sampai dengan 85,23. Sementara untuk desk desk lainnya yang tidak lama lagi akan segera memberikan laporan-laporan dan capaian-capaiannya.
“Intinya bahwa tujuh desk yang telah dibentuk ini diharapkan akan memperkuat kapasitas institusi untuk memberikan stabilitas di bidang politik dan keamanan yang menjadi prasyarat untuk mendukung agar program-program pembangunan ini bisa berjalan lancar, sehingga ekonomi kita tumbuh, PDB kita juga meningkat, dan ujungnya adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat,” kata Menko Polkam.
Mantan Kepala BIN ini menyampaikan, 7 Desk tersebut akan langsung bekerja pada hari ini dan diberi tenggat waktu 3 bulan. Namun, bisa diperpanjang sesuai dengan dinamika dan kebutuhan di lapangan.
“Kami semua mohon doa dan dukungan agar semua dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sukses sebagaimana harapan dari kita semua,” kata Menko Polkam Budi Gunawan.
Hadir dalam rapat tersebut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid, Jaksa Agung ST. Burhanuddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Sestama BIN Letjen TNI Djaka Budhi Utama, Kepala BSSN Letjen Purn. Hinsa Siburian, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono, Kepala BPKP M. Yusuf Ateh, Kepala BNN Komjen Pol. Marthinus Hukom, Kepala Bakamla Laksdya TNI Irvansyah, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, dan Dirjen Bea Cukai Kemenkeu Askolani. (red)
