Pemerintah Kabupaten Banyuasin Buta Warna, Akses Jalan Antara Penghubung Kecamatan Dan Kabupaten

Sumsel, Info Independen –  Terkesan lambatnya penanganan Pembangunan Infrastruktur Akses Jalan Penghubung antara Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin Pasca Dua Kabupaten ini dipisahkan. Otonomi Daerah (OTDA) tidak sesuai dengan apa yang di harapkan oleh masyarakat Desa Teluk Tenggulang atau Puyuh Kecamatan Tungkal Ilir sehingga terkesan di anak tirikan, padahal di daerah Kecamatan Tungkal ilir ini Kaya raya akan SDA nya sementara banyak Perusahaan Raksasa yang keberadaannya disana.

“Namun kenapa akses jalan penghubung Kecamatan tersebut belum terealisasi, seolah-olah Pemerintah Kabupaten Banyuasin tidak peduli dan tutup mata pura-pura buta, masyarakat butuh akses jalan yang layak di lalui agar perekonomian mereka lancar. Dalam hal ini, kemana instansi Dinas PUPR yang membidanginya,” ujar Erpendi, S.Ip warga Dusun IV Desa Puyuh Tebing Tembulang saat di wawancarai awak media di kediaman rumahnya belum lama ini. (04/08/2022)

Lanjut mantan Sekretaris Desa Teluk Tenggulang ini yang juga pernah menjabat Kepala Desa setempat, hal yang senada dilontarkan Sakri, SH Caleg Banyuasin dari Partai PKP berpendapat, seharusnya daerah terpencil seperti Kecamatan Tungkal Ilir menjadi prioritas unsur eksekutif hendaknya, bapak Bupati Askolani cepat merespon dan tanggap meresap akan aspirasi rakyat yang belum di finalkan ini,” pungkas Sakri mantan Ketua DPK PKP Kabupaten Banyuasin melalui telpon celuler pribadinya saat dihubungi awak media.

Sampai berita ini dimuat awak media, belum bisa mengkonfirmasi Dinas PUPR Kabupaten Banyuasin karena sedang Dinas Luar, begitu juga dengan Kepala Desa terpilih yang baru saja menjabat, Dwi melalui pesan WhatsApp nya awak media mengkonfirmasi belum ada balasan.

Sungguh ironisnya, miris pemimpin negeri yang kaya raya SDA ini kurang mengerti dengan kebutuhan masyarakatnya yang mana sudah tertuang dalam janji-janji politiknya saat Pilkades Nopember 2021 yang lalu,” tutupnya. (Fendy. P/Hazairin, SH, S.Sos)

BACA JUGA :  CFD Tunggu Arahan Wali Kota


Suara rakyat adalah pilihan, tindak lanjut merupakan kewenangan stakeholder terkait.