Permasalahan Kebun Sawit KKPA Kopsa-M Dan PTPN V Bergulir Ke MA

Jakarta, Infoindependen.com – Dengan berkurangnya hasil lahan kebun sawit KKPA (Kredit Koperasi Primer Kepada Anggota) Koprasi Petani Sawit Makmur (Kopsa-M) Desa Pangkalan Baru, Kacamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau sebagai mitra PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V Pekanbaru bergulur ke Mahkamah Agung (MA).

Sesuai dengan perjanjian awal pada tahun 2002, PTPN V menjadi mitara usaha (bapak angkat) dalam upaya pembangunan kebun kelapa sawit pola PIR KKPA dengan luas tanah 2.000 Ha untuk anggota Koprasi dengan pendistribusian lahan (areal) untuk kebun inti seluas 500Ha, untuk sosial dan kesejahteraan masyarakat seluas 1,500Ha, dan untuk anggota Koprasi seluas 2.000Ha.

Berkurangnya hasil dari perkebunan kelapa sawit KKPA Kopsa-M membuat beban berat untuk melakukan cicilan credit ke pihak bank sebagai pendukung dana awal dalam pembukaan lahan kebun kelapa sawit yang luas.

Dan pada saat ini permasalahan kebun kelapa sawit KKPA Kopsa-M yang bermitra dengan PTPN V telah bergulir ke Mahkamah Agung (MA), dan pada saat ini masih dalam proses hukum secara perdata.

PTPN V memiliki visi untuk tumbuh dan berkembang bersama mitra, yang hal ini diantaranya tercermin dalam sinergi Perusahaan bersama petani plasma, petani KKPA dan petani swadaya. PTPN V berkomitmen untuk senantiasa menjalankan pola-pola kemitraan secara berkesinambungan dan membawa manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan,” kata Kapala Urusan (Kaur) Humas PTPN V, Rizki.

“Terkait kebun KKPA Kopsa M, dapat kami informasikan, bahwa dalam pembangunan kebun pola KKPA yang ada di PTPN V, terbagi berdasarkan tahun pembangunan,” ujarnya.

Pembangunan tahap I dilakukan pada tahun 2001/2002, tahap II 2003/2004, dan tahap III di tahun 2005/2006. Areal Kopsa M sendiri masuk dalam kategori pembangunan Tahap II dan Tahap lll, dan tidak benar apabila Kopsa M memiliki areal pembangunan tahap I seluas 400 Ha.

BACA JUGA :  Presiden Jokowi Pimpin Apel Kehormatan Dan Renungan Suci Di TMP Kalibata

Selanjutnya, memperhatikan kondisi Kebun Kopsa-M, yang mana areal tersebut bersumber dari lahan yang dikuasai oleh masyarakat, terdapat beberapa blok di areal Kopsa-M yang rusak disebabkan oleh kondisi alam seperti banjir yang berulang yang merendam areal cukup lama, kebakaran, hingga akhirnya mematikan bibit yang telah ditanam di areal,” terang Rizki.

“Menindaklanjuti hal tersebut, sebelumnya pihak PTPN V telah berulang kali melakukan penyisipan tanaman. Namun dengan telah dilakukannya Kerjasama Operasional (KSO) oleh Pengurus Kopsa-M ke Pihak lain pada tahun 2014, areal selanjutnya menjadi tidak terawat dan menjadi semak,” papanya.

Pengurus Kopsa-M juga menolak pengelolaan kebun secara Single Manajemen (manajemen satu pintu) oleh PTPN V sehingga areal tidak terpelihara dengan baik sesuai dengan kultur teknis tanaman.

Walau demikian, pada perkembangannya, PTPN V mengajak Kopsa-M untuk melakukan perbaikan areal yang bermasalah, namun program perbaikan tersebut tidak disetujui oleh Pengurus Kopsa-M.

Selanjutnya, sebagai avalis, sebagamana tertuang didalam perjanjian, adalah Kewajiban PTPN V mengeluarkan dana talangan. Artinya PTPN V mempunyai tanggungjawab untuk menutupi pembayaran cicilan hutang Kopsa-M yang kurang ke Bank Mandiri.

Sementara itikad baik dari Kopsa M belum tampak dimana dalam pembayaran cicilan hutang ke Bank Mandiri (hanya Rp. 5 juta/ bulan sedangkan pendapatan Kopsa-M telah mencapai Rp. 1,8 Milyar/ bulan.

Dapat pula kami informasikan, bahwa permasalahan Kopsa M dengan PTPN V saat ini masih dalam proses hukum secara perdata di tingkat Kasasi Mahkamah Agung,” akhirinya. (Red)