Rio Hendrik
Padang, infoindependen. Kegiatan Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Bersih / Air Baku Toilet Kamar Bilas di Kawasan Wisata Pantai Air Manis Kota Padang diduga sarat kepentingan.
Ada sejumlah item yang diduga sengaja tidak dipenuhi oleh CV. Rizky Danesha Putri terkait pelaksanaan kegiatan tersebut.
Dari lima orang pekerja yang berhasil ditemui di lokasi pekerjaan tidak satu pun yang memenuhi Keselamatan Kerja Konstruksi padahal dalam dokumen kontrak dianggarkan sebanyak 15 unit.
Bahkan salah seorang pekerja terlihat hanya menggunakan pakaian dalam saat melaksanakan pekerjaan dan berdialog dengan wartawan.
Sehubungan dengan keberadaan Direksiket, pria yang mengaku bernama Ides mengatakan tidak pernah tau tentang keberadaan Direksiket itu, padahal item juga disebut dalam dokumen kontrak.
Sementara itu sehubungan dengan penggunaan material di lokasi kegiatan ini, Ides mengatakan sebagai pekerja “ia’ hanya melaksanakan perintah.
Saat dikonfirmasi melalui selulernya PPK yang diperbantukan pada kegiatan tersebut tidak menanggapi konfirmasi terkait Direksiket dan Keselamatan Kerja Konstruksi.
Noviyanti juga tidak merespon saat dikonfirmasi “apakah tidak pernah diberikan pengarahan kepada kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas untuk bekerja sesuai dokumen kontrak ?”.
Kondisi ini tentu saja dapat menimbulkan kecurigaan publik, bahwa dengan tidak adanya tanggapan dari PPK, telah terjadi konspirasi terhadap keuangan negara.
Dengan indikasi Nofiyanti sebagai PPK terkesan melindungi kinerja buruk kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas.
Pada prinsipnya sebagai kader PAN, kita berharap pelaksanaan pekerjaan infrastruktur di Kota Padang selayaknya sesuai dengan dokumen kontrak sehingga dapat bermanfaat sesuai fungsinya.
Rio Hendrik menegaskan, kinerja buruk terkait pembangunan infrastruktur dapat mempengaruhi kepada citra Hendri Septa sebagai Walikota Padang.
Kita tentu sangat menginginkan pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik, hingga kepemimpinan Hendri Septa mendapat dukungan penuh dari seluruh lapisan masyarakat Kota Padang.
Namun jika proses pembangunan tidak dilaksanakan dengan baik tentu saja akan merugikan bagi Hendri Septa pada periode (tahun politik) mendatang.
Sebagai Walikota Padang, Hendri Septa dapat saja menerima imbas dari buruknya kinerja terkait pelaksanaan kegiatan di Kota Padang.
Kita tentu sangat “alergi” dengan kerja yang tidak sesuai aturan, mereka dapat untung besar sementara yang terkena imbas adalah Hendri Septa (Walikota Padang) yang nota bene adalah Ketua DPD PAN Kota Padang.. (***)
