OP Law Pertanyakan Ganti Rugi Lahan Bandara Juwata Tarakan

Tarakan. Infoindependen.com – Firma Hukum Openg, Pohan & Patners (OP Law) kuasa hukum Haji Izmir dan H Abd Latief, pemilik lahan yang diambil Bandara Juwata Tarakan, Kalimantan Utara (Kaltra) mempertanyakan gantirugi terhadap lahan kliennya, guna pengembangan fasilitas Bandara Juwata Tarakan.

Pasalnya, Firma Hukum yang berkantor di Jakarta ini yakin belum diselesaikannya gantirugi terhadap lahan kliennya membawa dampak kerugian terhadap kedua belah pihak.  “Nilai tanah di Kota Tarakan tiap tahun terus meningkat sejalan dengan perkembangan pembangunan di provinsi termuda ini,” kata David Pohan, SH yang dihubungi Infoindependen.com, Sabtu (10/4/2021)

Disebutkan, dari tahun 2014 atau tepatnya pada 12 Desember 2014 dalam pertemuan pihak Bandara Juwata Tarakan dengan Kecamatan Tarakan Barat, Kelurahan Karang Anyar Pandai, Ketua RT dan warga pemilik lahan telah disepakati pemberian ganti rugi secepatnya, “Maksimal dua tahun,” ujar David seperti tertuang  dalam berita acara rapat kesepakatan kepemilikan lahan yang dipimpin Kepala Bandara Juwata Tarakan.

Dua minggu sebelum Presiden Joko Widodo meresmikan Bandar Udara Juwata Tarakan, atau tepatnya 11  Maret 2016 Gubernur Provinsi Kalimantan Utara menyurati Dirjen Perhubungan Udara. Dalam surat bernomor – 590/191/ SETDA menyampaikan Pemerintah Kalimantan Utara sebagai daerah otonomi baru belum memungkinkan menyediakan anggaran dalam APBD dan mengusulkan melalui APBN  secara bertahap, tahap pertama 69,7 Ha dari total luasan 252 Ha.

Nampaknya usul dari Gubernur provinsi termuda ini tidak mendapat respon dari Dirjen Perhubungan Udara. Hal ini terbukti dari rapat gabungan yang diselenggarakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan, 30 Januari dan 5 Pebruari 2018 yang dihadiri Kepala Bandara Juwata Tarakan, serta seluruh perangkat Walikota, Kelurahan Karang Anyar dan Karang Anyar Pantai bersama Ketua-Ketua RT sekitar bandara merekomendasikan Pemerintah Kota Tarakan untuk memproses secara administrasi masyarakat yang ingin mengikuti Program Nasional (Prona) tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

BACA JUGA :  TKS Dinkes Tewas Dilindas Truk Di Simpang Bandara, Berkas Penting Berhamburan

Dan, apabila ada rencana pengembangan Bandara Tarakan dari Kementerian Perhubungan maka Pemkot bersama Gubernur Kaltara melakukan lobi kepada masyarakat untuk pembebasan lahannya,” demikian dikutip dari resume rapat.

Ket foto: Firma Hukum OP LAW David Pohan S.H (foto ist)

“Memang begitukah? Iyalah, pastilah ya. Bagaimana pun para wakil rakyat ini melihat pihak Bandara Juwata Tarakan layaknya tak punya empati terhadap pemilik lahan yang tambaknya ditimbun maupun tambak yang tak bisa dikelola  karena sudah dipagar oleh pihak Bandara Tarakan,” jelasnya.

Akan rekomendasi DPRD kepada Pemkot Tarakan agar masyarakat mengikuti Prona membuat pihak Bandara Juwata Tarakan sepertinya terinspirasi menanyakan tindak lanjut surat Gubernur kepada Dirjen Perhubungan Udara dua tahun lalu, atau tepatnya 11 Maret 2016 tentang anggaran pengadaan lahan Bandara Juwata Tarakan yang pernah diajukan.

Dalam surat Nomor KU 304/790/BDR JWT.2018 bertanggal  14/4/2018 pihak Bandara menyampaikan dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk kebutuhan pengembangan Bandara Juwata Tarakan.

Selain tak adanya jawaban dari Gubernur Kaltara, pada rapat koordinasi fasilitasi penyelesaian tanah Kawasan Bandara Juwata Tarakan di Kantor Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Tarakan 18 Desember 2018 dihadiri pihak Bandara Juwata Tarakan dan semua organisasi perangkat daerah terkait  diperoleh kesepakatan:

Permasalahan lahan masyarakat yang belum diselesaikan pembayarannya tetapi sudah dimanfaatkan untuk operasional bandara adalah tanggung jawab Bandara Juwata Tarakan  selaku instansi yang membutuhkan tanah sesuai Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang No 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan Perpres No 71 tahun 2012.

Sementara hal-hal yang bersifat kebijakan dan teknis atas penyelesaian permasalahan dikonsultasikan ke Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub RI dan Kementerian ATR/BPN melalui Dirjen Penanganan Masalah Agraria dan Pemanfaatan Tanah.

BACA JUGA :  DPW LPLHI Sumut Apresiasi Tiga Mahasiswa USU Ikuti Lomba Karya Ilmiah

Masalahnya cukup jelas, pokok soal ganti rugi lahan masyarakat secara implisit diserahkan kepada Bandar Udara Kelas 1 Khusus Juwata Tarakan, Cq Dirjen Perhubungan Udara Cq Menteri Perhubungan RI. “Pertanyaannya. Kendala apa yang membuat pihak Bandara Juwata Tarakan enggan memberi ganti rugi atas lahan tambak klien kami yang dijadikan landasan pacu pesawat,” demikian disampaikan. (SL Pohan)