Bali, Infoindependen.com – Fast Track merupakan istilah Pelayanan Prioritas Keimigrasian di Bandara Udara Internasional Ngurah Rai Bali dalam rangka mempermudah pemeriksaan Keimigrasian masuk atau keluar wilayah Indonesia bagi kelompok prioritas (lanjut usia, ibu hamil, ibu dengan bayi) dan pekerja Migran Indonesia.
Pelayanan Fast Track tidak dipungut biaya dan tidak masuk dalam daftar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dapat dipungut oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.
Tujuan yang mulia dari Direktorat Jenderal Imigrasi dalam memberikan pelayanan prima bagi para pelanggannya ini dalam prakteknya disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah, yaitu dengan memberikan fasilitas khusus ini kepada mereka yang tidak berhak di tengah kepadatan antrian pemeriksaan keimigrasian masuk atau keluar tanah air.
Menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat yang masuk ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali serta komitmen Pemerintah dalam memberantas praktek-praktek mafia pelabuhan dan bandara udara, pada hari Selasa 14 November 2023 jajaran Kejaksaan Tinggi Bali telah melakukan pengecekan langsung ke lapangan di bandara udara Internasional Ngurah Rai untuk mengetahui kebenaran informasi ini,” kata Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus (As Pidsus) Dedy Kurniawan, SH, MH dalam pers rilis melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penhum) Putu Agus Eka Sabana P, SH, MH, Rabu (15/11/2023).
“Berdasarkan hasil pengecekan langsung tersebut diperoleh fakta benar ada terjadinya praktek tersebut dengan nominal pungutan mencapai Rp100 juta – 200 juta per bulan. Dari jumlah tersebut, telah berhasil diamankan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diduga merupakan keuntungan yang tidak sah yang diperoleh dari praktek-praktek tersebut. Tim Kejaksaan Tinggi Bali telah mengamankan lima orang yang kemudian dibawa ke kantor Kejaksaan Tinggi Bali untuk dimintai keterangan lebih lanjut,” ungkapnya.
Di tengah upaya pemerintah dalam mendorong iklim investasi di tanah air, praktek yang terjadi di Bandar udara Internasional sebagai etalase tanah air ini tentu dirasakan dapat merusak citra Indonesia dan sistem pelayanan publik yang berlandasarkan prinsip perlakuan dan kesempatan yang adil (equal treatment and opportunity) sebagai pondasi mendasar dalam reformasi birokrasi di tanah air.
Sumber: (Red)
