Padang, infoindependen. Jika ada temuan BPK, kita menduga mutu program Seribu Rumah Gadang tidaklah sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen kontrak, demikian sebut Anif Bakri.
Anif Bakri Ketua LSM Pembela Kebenaran mengatakan, jika seluruh komponen terkait bekerja dengan itikad baik dan sesuai kontrak kerja yang telah ditetapkan tidak akan terjadi temuan BPK yang berkaitan dengan kerugian terhadap keuangan negara.
Kontraktor Pelaksana wajib melaksanakan kegiatan sesuai dengan segala sesuatu yang telah dituangkan dalam dokumen kontrak, dengan pendampingan oleh konsultan pengawas yang juga dibayar menggunakan uang negara dan juga berbadan hukum.
Konsultan Pengawas berkewajiban memeriksa apakah material yang didatangkan sudah sesuai dengan spesifikasi tekhnis jika Konsultan Pengawas bekerja dengan itikad yang baik, tentu saja material yang terpasang sesuai dengan yang telah ditetapkan pada dokumen kontrak.
Terkait konsultan pengawas yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik, PPK berkewajiban memberikan sanksi kepada konsultan pengawas disebabkan kewajiban konsultan pengawas juga diatur dalam satu kontrak kerja.
Sebelumnya, untuk mencapai mutu dan kualitas pekerjaan yang baik sesuai dokumen kontrak, negara juga telah menetapkan PPK.
Selanjutnya, PPK berkewajiban untuk tetap berpihak kepada keuangan negara, hingga PPK berkewajiban mengarahkan supaya pekerjaan kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas berpedoman kepada kontrak kerja.
Masih adanya temuan BPK terhadap pelaksanaan kegiatan Seribu Rumah Gadang tersebut, adalah suatu indikasi adanya konspirasi terhadap keuangan negara antara seluruh stakeholder terkait kegiatan.
Berkaitan dengan temuan dimaksud, tentu saja akan mempengaruhi mutu, karena anggaran yang telah disediakan seharusnya digunakan sepenuhnya untuk pelaksanaan kegiatan.
Artinya ada anggaran yang diselewengkan dan ini akan berpengaruh terhadap mutu Seribu Rumah Gadang tersebut.
Misalnya, jika dianggarkan untuk mengadakan semen sebesar 100 juta dan anggaran yang digunakan pada kegiatan hanya 85 juta maka akan mempengaruhi mutu kegiatan.
Karena mutu kegiatan (volume yang sama) yang dilaksanakan dengan anggaran pembelian semen 100 juta tentu saja akan berbeda dengan bangunan yang dihasilkan oleh anggaran (pengadaan semen) sebesar Rp 85 juta.
Jadi Aparat Penegak Hukum diharapkan untuk mengusut secara tuntas temuan BPK terkait Pelaksanaan Kegiatan Revitalisasi Seribu Rumah Gadang di Kabupaten Solok Selatan tersebut.
Karena kita menduga mutu kegiatan tidak sesuai dengan dokumen kontrak dan ada konspirasi antara Kontraktor Pelaksana, Konsultan Pengawas dan PPK dari BPPW Propinsi Sumatera Barat.
Hingga berita ini ditayangkan, infoindependen masih menunggu tanggapan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.
Dr. Anwaruddin Sulistyono belum menanggapi konfirmasi sehubungan apakah ada kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat untuk menindaklanjuti dugaan adanya temuan BPK terkait Revitalisasi Seribu Rumah Gadang di Solok Selatan. (DT)
